SISTEM POLITIK TURKI

SISTEM POLITIK TURKI

Sistem politik Turki sebelum sistem politik demokrasi ala barat yang diterapkan di Turki saat ini, sebenarnya Turki telah menganut sistem politik islam. Yang mana dalam sejarahnya sistem politik ini pernah berjaya yaitu pada masa kekhalifahan Utsmani. Dalam sistem politik Islam pemilihan khalifah harus terpenuhi syarat legal dan keutamaannya yaitu beragama islam, baligh, berakal sehat, merdeka; ketika dilakukan pemilihan dan dipilih di bai’at; ada Mahkamah Mazhalim untuk menghilangkan kejahatan yang terjadi maksudnya kejahatan yang melanggar syariat Islam; dalam pemilihan anggota majelis Ummat dipilih lewat pemilu (Majelis Ummat mewakili umat dalam memberikan pendapat ,sebagai rujukan khalifah untuk meminta masukan atau pendapat yang terkait dengan kebijakan); Majelis Ummat memiliki hak syura (musyawarah) dan mempunyai kewajiban muhasabah (mengontrol & mengoreksi khalifah); dan masih banyak yang lainnya.

Sebelumnya, Turki adalah sebuah negara yang diagungkan oleh negara-negara berpenduduk muslim di dunia karena merupakan pusat peradaban Islam, tiba-tiba sekarang menjadi negara yang sangat anti terhadap simbol-simbol yang terkait dengan islam. Turki adalah sebuah negara berpenduduk mayoritas muslim yang pernah memimpin dunia islam selama 700 tahun, yaitu sejak permulaan abad ke-13 sampai jatuhnya Kekhalifahan Utsmani pada awal abad ke-20. Sungguh mengherankan apabila sekarang Turki menjadi negara yang menganut sistem politik demokrasi ala barat, sistem ini membawa nilai-nilai sekularisme.

Mustafa Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki apada tahun 1923. Republik tersebut mengacu pada nilai-nilai barat atau sekularisme, maka dia yang juga merupakan presiden pertama dalam pemerintahan Republik Turki menjalankan sistem politik demokrasi ala barat. Modernisasi yang dilakukan Kemal yang mengkiblat ke Barat, misalnya dia mengganti penggunaan huruf Arab menjadi huruf Latin, poligami dilarang, perempuan diberi kebebasan yang sama dengan laki-laki, larangan memakai jilbab, penghapusan sistem khalifah, penutupan sekolah-sekolah islam tradisional, pembubaran pengadilan agama, penghapuusan tarikat, melarang pemakaian penutup kepala khas dinasti Utsmani bagi laki-laki dan lain-lain.

Untuk menjaga sistem politik demokrasi ala barat maka pemerintah Kemal menggunakan militer untuk menumpas hal-hal yang terkait dengan islam itu sendiri.
Ketika terjadi peralihan Turki ke sistem multi-partai pada tahun 1946, militer tetap dominan menjaga sistem politik demokrasi ala barat dan nilai-nilai sekulerisme. Banyak partai-partai yang ada di Turki misalnya AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi), Partai Refah, Partai Rakyat Republik, Partai Demokrat, Partai Fadilah, Partai Saadat dan masih banyak yang lain. Selama ini setiap terjadi kemenangan partai politik yang berbasis Islam selalu diikuti dengan upaya kudeta dan pembubaran partai politik.